Jombang kembali dihebohkan dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polres Jombang mengamankan sebuah tangki bermuatan BBM jenis solar subsidi yang diduga milik PT Bima Perkasa Energi, perusahaan yang dikendalikan oleh H. Sueb alias H. Doel asal Surabaya. Sementara itu, sumber BBM subsidi ini diketahui berasal dari Kabupaten Nganjuk, yang dikendalikan oleh Elyas dan Nurkholis, dengan dugaan keterlibatan oknum TNI dalam jaringan ilegal ini.
Namun, di tengah ramainya pemberitaan, beredar kabar bahwa beberapa media yang sempat mengangkat kasus ini telah menurunkan berita mereka. Dugaan adanya upaya "pengondisian" terhadap awak media mencuat, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik: Apakah Polres Jombang akan mengungkap kasus ini secara transparan, ataukah akan ada kompromi di bawah meja?
Lebih mencurigakan lagi, muncul isu bahwa Elyas berpotensi dibebaskan melalui praktik "86" atau kesepakatan dengan pihak Reskrim Polres Jombang. Ketika dikonfirmasi, AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang, masih memilih bungkam. Hal ini semakin memunculkan tanda tanya besar: Mengapa hanya Elyas yang diamankan? Bagaimana dengan Nurkholis, H. Doel, dan H. Sueb yang memiliki peran lebih besar dalam rantai penyalahgunaan BBM subsidi ini? Apakah mereka akan lolos dari jerat hukum?
Di sisi lain, Andik, S.H., seorang advokat dan konsultan hukum asal Pandaan, Pasuruan, menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Migas Pasal 55 Tahun 2001, PT Bima Perkasa Energi seharusnya bertanggung jawab penuh dalam kasus ini. Ia menilai bahwa penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah. Jika Elyas sebagai pengangkut ditindak, maka Nurkholis sebagai pendana, serta H. Sueb dan H. Doel sebagai pemilik tangki dan perusahaan, juga harus ditangkap.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Apakah Polres Jombang akan mengungkap seluruh aktor di balik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini? Ataukah kasus ini akan tenggelam di balik lobi-lobi kepentingan?
(Bersambung...)
0 Komentar