Blitar media mabes Polri - Sorotan tajam dan kritik kepada pihak SMP negri 1 Nglegok (Dayu) dari ormas GPI Blitar atas Pungli secara sistemastis.Hal tersebut dapat membuat stigma negatif di dunia pendidikan kabupaten Blitar.
Dalam keterangannya Joko Prastya ketua ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyayangkan kegiatan pungutan uang kepada wali murid, dengan tujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Padahal dalam permendikbud no 44 tahun 2012 tentang Pungutan sumbangan sekolah satuan pendidikan dasar, bahwa sumbangan pendidikan bersifat sukarela dan tidak boleh tentukan nominalnya.
" Jika ada sekolah yang meminta sumbangan dengan nominal yang memberatkan wali murid, maka itu sudah melanggar aturan, dan sekolah dilarang jual belikan LKS di area sekolah maupun luar area sekolah," ujar Joko P.
Lebih lanjut Joko P menambahkan, untuk kasus jual beli LKS dan sumbangan 40 ribu untuk tes IQ yang dilakukan sekolah dengan pihak Luar ( Ganesha) itu adalah tindakan melanggar aturan,
"Untuk kasus jual Beli LKS dan pungli tes IQ SMPN 1 Nglegok dalam waktu dekat akan kita laporkan ke APH Polresta Blitar, karena besar kemungkinan ada praktek memperkaya diri sejumlah oknum guru sekolah," pungkas Joko P.
Kasus ini mencuat setelah setiap tahun ajaran baru semua siswa wajib beli LKS di selatan sekolah senilai 185 - 200 ribu / siswa. Selain itu pungli juga terjadi pada kegiataj tes IQ semua siswa yang di lakukan rekanan pihak luar sekolah ( Ganesha) asal Jogja.
Beberapa wali murid sebenarnya keberatan atas kegiatan tersebut, karena tidak ada manfaatnya,
" seharusnya semua LKS didapatkan siswa gratis karena ini sekolah negri, namun semua diwajibkan bayar, dan untuk tes IQ semua siswa wajib bayar 40 ribu, jika tidak bayar maka siswa tidak akan dapatkan hasil tes tersebut," ujar BD salah satu wali murid asal Kedawung.
Hingga berita ini diturunkan pihak sekolah belum bisa dikonfirmasi.Bersambung laporan GPI ke Tipikor Polresta Blitar.(team.ay.hd)
0 Komentar